Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan ruang untuk menampilkan iklan atau signage di suatu wilayah. Ketika sebuah perusahaan atau individu memasang signage di tempat umum seperti jalan raya atau bangunan, mereka harus membayar pajak kepada pemerintah setempat.
Pajak ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mengatur tata ruang dan estetika kota. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak berdasarkan berbagai faktor, termasuk lokasi dan ukuran signage.
Pengertian Pajak Reklame
Pajak reklame adalah biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan izin memasang iklan. Jika tidak membayar pajak ini, iklan Anda dapat dicabut. Di Jakarta, aturan pajak reklame tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Menurut peraturan tersebut, pajak ini dikenakan pada semua jenis iklan. Reklame biasanya berupa media besar yang ditempatkan di tempat umum seperti pinggir jalan. Biasanya, iklan ini berisi informasi yang menarik dengan gambar besar.
Namun, apa saja yang dianggap sebagai reklame menurut hukum? Menurut Peraturan Daerah Pajak Reklame DKI Jakarta, signage ini mencakup benda, alat, tindakan, atau media yang didesain untuk tujuan komersial seperti memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap barang, jasa, orang, atau badan tertentu. Reklame ini dapat berupa yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh masyarakat umum.
Subjek dan Objek Pajak Reklame
Subjek pajak reklame adalah orang atau badan yang menggunakan iklan tersebut untuk kepentingan mereka. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Sementara itu, objek pajak adalah semua jenis iklan yang diselenggarakan. Ini mencakup berbagai macam media periklanan, seperti billboard, videotron, stiker, atau iklan berjalan. Jadi, subjek adalah siapa yang menggunakan iklan, sedangkan objek adalah apa yang menjadi materi iklan tersebut. Dengan kata lain, subjek adalah pembuat atau pemilik iklan, sementara objek adalah iklan itu sendiri yang dikenai pajak.
Objek Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut.
- Reklame yang berbentuk papan, billboard, videotron, megatron, dan yang serupa dengan itu,
- Reklame yang terbuat dari kain,
- Reklame yang menempel atau menggunakan stiker,
- Reklame yang disebarkan melalui selebaran,
- Reklame yang bergerak, termasuk yang dipasang pada kendaraan,
- Reklame yang terjadi di udara,
- Reklame yang mengapung,
- Reklame yang menggunakan suara,
- Reklame dalam bentuk film atau slide, dan
- Reklame yang berbentuk patung atau ornamen.
Tarif dan Cara Menghitung Pajak Reklame
Di Jakarta, peraturan mengenai tarif pajak reklame diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Tarif yang berlaku untuk pajak adalah sebesar 25%. Di tempat lain di luar Jakarta, aturan ini sering digunakan dengan penyesuaian sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.
Untuk menghitung pajak ini, langkah pertama adalah mengetahui tarif NSR (Nilai Sewa Reklame). Tarif NSR ini akan bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis reklame yang digunakan. Sebagai contoh, berikut adalah tarif NSR yang berlaku di Jakarta.
Tarif NSR untuk Produk
Tarif berikut berlaku untuk biaya penggunaan satu meter persegi ruang iklan per hari:
- Protokol A: Rp 125.000
- Protokol B: Rp 120.000
- Protokol C: Rp 75.000
- Ekonomi I: Rp 50.000
- Ekonomi II: Rp 25.000
- Ekonomi III: Rp 15.000
- Lingkungan: Rp 10.000
Ini adalah biaya yang harus dibayar setiap harinya untuk menggunakan satu meter persegi ruang iklan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
Baca Juga : Reklame digital untuk Otomotif
Tarif NSR untuk Non-Produk
Berikut adalah tarif yang berlaku per meter persegi setiap harinya:
- Protokol A: Rp 25.000
- Protokol B: Rp 20.000
- Protokol C: Rp 15.000
- Ekonomi I: Rp 10.000
- Ekonomi II: Rp 5.000
- Ekonomi III: Rp 3.000
- Lingkungan: Rp 2.000
Ini adalah biaya yang harus dibayar setiap harinya untuk menggunakan satu meter persegi ruang iklan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
Untuk menghitung pajak di Jakarta, langkah pertama adalah menentukan Nilai Sewa Reklame (NSR), yang merupakan dasar perhitungan pajak. NSR dapat dihitung berdasarkan nilai kontrak atau nilai persewaan ruang iklan. Setelah NSR ditetapkan, selanjutnya adalah mengidentifikasi tarif pajak yang berlaku. Di Jakarta, tarif pajak signage umumnya adalah 25% dari NSR. Setelah itu, hitung jumlah pajak yang terutang dengan mengalikan NSR dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Misalnya, jika NSR suatu signage adalah Rp 100.000,- per hari, maka pajak yang terutang adalah 25% x Rp 100.000,- = Rp 25.000,-.
Kesimpulan
Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan ruang untuk menampilkan iklan atau signage di suatu wilayah. Analisis potensi dan kontribusi pajak signage terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan pentingnya peran pajak ini dalam mendukung pembangunan dan layanan publik.
